NASIONAL

Kritik UMY, Jokowi Gagal Kendala Kode Etik di Pemerintahannya

Loading

60DetikNewss – Sivitas akademika Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY) mengecam keras pemerintahan Presiden Joko Widodo karena tidak menghormati konstitusi dan etika bernegara.

Kritik tersebut tertuang dalam pesan nasional dan seruan moral “Melindungi Demokrasi Indonesia yang Beradab” yang dihadiri oleh Majelis Guru Besar, Dekan dan Mahasiswa di depan Gedung AR. Fachrudin, UMY, Bantul, Sabtu (3/2).

Dalam keterangannya, Guru Besar UMY Akif Khilmiyah mengatakan, pada tahun terakhir pemerintahan Presiden Jokowi terjadi peningkatan pelanggaran konstitusi dan hilangnya etika dalam bernegara.

“Mulai dari KPK yang dikebiri, pejabat yang berdedikasi pada korupsi, DPR yang tidak bekerja membela anak negara dan sebagian hakim Mahkamah Konstitusi yang tidak memiliki etika dan harga diri,” ungkapnya membacakan UMY. penyataan.

Akif mengatakan, puncak dari semua itu adalah ketika hakim Mahkamah Konstitusi dijadikan sandera oleh penguasa untuk mengamankan ambisinya dan hilangnya etika dalam berpolitik menjelang pemilu 2024.

Alih-alih berpikir bahwa kekuasaan oligarki akan melenyapkan rakyat, katanya, para penguasa saat ini tampak semakin ambisius dan berkomitmen untuk mempertahankan dan melanggengkan kekuasaannya.

“Para penyelenggara negara, pemerintah, DPR, dan lembaga peradilan belum memberikan contoh dalam menjunjung prinsip ketatanegaraan dan etika bernegara yang harus dihormati tanpa syarat,” tegasnya.

UMY meyakini, sebagai negara demokrasi yang berdasarkan konstitusi, penyelenggara negara harus menjadi teladan utama dalam menegakkan prinsip-prinsip ketatanegaraan, serta menjadi teladan bagi warga negara dalam menjunjung tinggi etika bernegara.

Pasalnya tanpa itu seluruh Indonesia akan berada di ambang kebangkrutan. “Tanpa keteladanan penyelenggara negara, Indonesia akan berada di ambang negara gagal,” ujarnya.

Oleh karena itu, UMY mendorong seluruh masyarakat sebagai pemegang kekuasaan sejati untuk mengambil tindakan mengingatkan seluruh penyelenggara negara untuk menaati konstitusi dan menjaga demokrasi Indonesia.

UMY juga menghimbau Presiden Jokowi untuk memenuhi kewajiban konstitusionalnya sebagai penyelenggara negara untuk mewujudkan pemilu yang jujur dan adil pada tahun 2024.

“Memanfaatkan struktur negara dengan segala kewenangan yang dimilikinya merupakan pelanggaran berat terhadap Konstitusi,” kata Akif membacakan tuntutan UMY.

Mereka kemudian juga meminta aparat kehakiman, khususnya kepolisian dan kejaksaan, bersikap netral pada pemilu 2024. Mereka juga meminta KPU, Bawaslu, DKPP dan lembaga di bawahnya bertindak independen dalam mengawasi pemilu.

Lebih lanjut, kami mendesak partai politik untuk mengakhiri praktik kebijakan moneter dan penyalahgunaan kekuasaan dengan berpartisipasi pada pemilu 2024. Mereka dituntut untuk mengutamakan pemikiran politik dan pendidikan politik yang mencerdaskan masyarakat.

Selain itu, UMY juga menghimbau lembaga peradilan yaitu Mahkamah Agung dan pengadilan di bawahnya, serta Mahkamah Konstitusi untuk bertindak independen dan imparsial dalam menangani berbagai perselisihan dan pelanggaran selama proses pemilu 2024.

Terakhir, ia mengajak seluruh masyarakat Indonesia untuk bersama-sama melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemilu 2024 secara bermartabat, jujur, dan adil, guna menghasilkan pemimpin visioner yang berani menjunjung tinggi prinsip ketatanegaraan.

Sementara itu, Koordinator Staf Umum Kepresidenan Ari Dwipayana menggambarkan kritik para guru besar universitas tersebut sebagai kebebasan berekspresi dan hak demokrasi warga negara.

Ari menegaskan, di negara demokrasi seperti Indonesia, kebebasan berpendapat atau mengajukan petisi dan banding adalah hal yang lumrah dan harus dihormati. Ia kemudian merujuk pada pertarungan pendapat yang terjadi menjelang pemilu, serta strategi politik partisan.

“Tahun politik akan kita perhatikan baik-baik, menjelang pemilu pasti akan terjadi adu pendapat, perdebatan pendapat. Benturan pendapat dalam perselisihan politik juga merupakan sesuatu yang wajar. Apalagi terkait dengan strategi politik partisan untuk mencapai tujuan. politik elektoral,” kata Ari.

zvr
Bagaimana Reaksimu ?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.