ENTERTAIMENT

Pakar Bongkar Alasan Kebocoran Data

Loading

Pakar Bongkar Alasan Kebocoran Data

Chairman Lembaga Riset Keamanan Siber CISSReC Pratama Persadha menyebut kebocoran data terus terjadi karena belum ada lembaga Perlindungan Data Pribadi (PDP).

Kehadiran lembaga ini berimplikasi dengan perhatian pengendali data terhadap keamanan data pribadi.

Pada Juli, sudah terjadi dua dugaan kebocoran data, yakni data paspor dan data di Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

Pratama menyebut pemerintah perlu lebih serius menanggapi berbagai kasus dugaan kebocoran data yang terjadi lewat penerapan hukum dan regulasi terkait dengan Pelindungan Data Pribadi.

Dalam kasus kebocoran data, pihak-pihak yang harus bertanggung jawab adalah perusahaan sebagai pengendali atau pemroses data, serta pelaku kejahatan siber yang menyebarkan data pribadi ke ruang publik.

 

UU PDP pasal 57 bisa dijadikan sebagai dasar tuntutan untuk pihak-pihak yang berdomisili di Indonesia.

Sayangnya, kehadiran UU PDP dirasa belum bisa berjalan dengan maksimal karena DPR dan pemerintah masih memberikan masa transisi selama 2 tahun, seperti diatur dalam UU PDP pasal 74.

Masa transisi ini diberikan agar semua pihak bisa mulai menyesuaikan kebijakan internal sesuai dengan yang diatur dalam UU PDP, termasuk salah satunya adalah merekrut Petugas Pelindungan Data (Data Protection Officer).

Meski demikian, Pratama menyebut pelanggaran terkait UU PDP yang dilakukan selama masa transisi tersebut sudah dapat dikenakan sanksi hukuman pidana sesuai dengan pasal 76 UU PDP.

Bahwa, undang-undang berlaku sejak tanggal diundangkan, walaupun untuk sanksi administratif masih harus menunggu turunan dari UU PDP.

Namun, sanksi pidana tersebut hanya dapat dijatuhkan oleh lembaga PDP yang dibentuk oleh presiden.

Hanya saja sanksi hukuman tersebut hanya dapat dijatuhkan oleh lembaga atau komisi yang dibentuk oleh pemerintah dalam hal ini adalah Presiden.

Sehingga jika komisi PDP tersebut tidak segera dibentuk, maka pelanggaran yang dilakukan tidak akan dapat diberikan sanksi hukuman.

Oktober 2024 adalah batas maksimal diberlakukannya UU PDP secara penuh, namun seharusnya bisa lebih cepat jika pemerintah sudah membentuk lembaganya serta turunan undang-undangnya.

Dengan demikian, pembentukan lembaga atau komisi PDP adalah salah satu hal prioritas jika ingin kebocoran data tidak terjadi lagi.

 

Pasalnya, dengan kehadiran lembaga tersebut, maka pengendali data akan lebih perhatian dengan keamanan data yang dikelolanya.

Karena dengan melakukan pembentukan lembaga atau otoritas tersebut proses penegakan hukum serta pemberian sanksi bisa segera diterapkan sehingga diharapkan dengan diterapkan sanksi administratif serta sanksi hukum yang ada di UU PDP, pihak-pihak yang terkait dengan data pribadi lebih perhatian terhadap keamanan data pribadi.

Hal ini adalah supaya kasus-kasus insiden kebocoran data pribadi dapat diselesaikan dengan baik dan rakyat bisa terlindungi.

Sebelumnya, Usman Kansong, Direktur Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik Kementerian Komunikasi dan Informatika, di kantornya

Walhasil, pembocor data macam Bjorka pun masih belum bisa diburu.

Kita masih menyusun PP (Peraturan Pemerintah) dan Perpres (Peraturan Presiden). Jadi kita identifikasi dulu, bener enggak, siapa sih dia (Bjorka) dan warga negara mana, baru kita bisa lakukan langkah-langkah hukum apa sambil menunggu penerapan UU PDP.

Baca Juga : Ketika Kelelahan Kerja Dapat Menimbulkan Penyakit Jantung

Pasang Taruhan Kalian Di Situs IDN Slot dan Togel Tergacor Mandiritogel
Deposit Pulsa, Ovo, Dana, Linkaja dan Gopay Tanpa Potongan
New Member Depo Pertama 50rb Langsung Dapat 10rb

Slot Gacor Anti Rungkat

zvr
Bagaimana Reaksimu ?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.