Pengusaha AS Serentak Gugat Kebijakan Tarif Trump

Beberapa pengusaha kecil di Amerika Serikat (AS) menggugat kebijakan tarif impor tinggi yang diberlakukan di masa pemerintahan Presiden Donald Trump. Mereka menilai kebijakan tersebut menjadi penyebab utama kerugian besar yang dialami bisnis mereka.

Gugatan tersebut didaftarkan ke Pengadilan Perdagangan Internasional AS pada Senin (14/4) waktu setempat, melalui lembaga advokasi hukum Liberty Justice Center.

Dalam gugatan itu disebutkan bahwa tarif Trump diberlakukan berdasarkan Undang-Undang Kekuatan Ekonomi Darurat Internasional (IEEPA). UU ini memberi kewenangan kepada presiden untuk menetapkan kondisi darurat ekonomi. Hal itu bisa dilakukan jika ada ancaman luar biasa terhadap keamanan nasional atau perekonomian.

Namun, menurut pihak penggugat, belum ada kondisi yang memenuhi kriteria ancaman luar biasa terhadap ekonomi AS.

“Tidak seorang pun boleh memiliki kewenangan untuk mengenakan pajak yang memiliki konsekuensi ekonomi global yang begitu besar,” ungkap penasihat senior di Liberty Justice Center, Jeffrey Schwab, dalam sebuah pernyataan.

“Konstitusi memberikan kewenangan untuk menetapkan tarif pajak, termasuk tarif, kepada Kongres, bukan Presiden,” lanjutnya.

Sebagai informasi, gugatan serupa juga telah diajukan oleh New Civil Liberties Alliance (NCLA) pada 3 April 2025 lalu.

Gugatan itu didaftarkan di Pengadilan Distrik AS untuk Distrik Utara Florida. Gugatan diajukan atas nama Simplified, perusahaan asal Florida yang menjual produk impor dari China.

Penasihat litigasi senior di NCLA, Andrew Morris, menuduh bahwa Presiden Trump telah menyalahgunakan kewenangan darurat.

“Dengan menggunakan kewenangan darurat untuk mengenakan tarif menyeluruh atas impor dari China yang tidak diizinkan oleh undang-undang. Presiden Trump telah menyalahgunakan kewenangan tersebut, merampas hak Kongres untuk mengendalikan tarif. Serta mengacaukan pemisahan kekuasaan dalam Konstitusi,” jelas Andrew dalam sebuah pernyataan.

Baca Juga : TNI Kecam Keras Perbuatan OPM Terhadap Warga Sipil Papua